JMNtoday | Aceh Timur,Selaras dengan aspirasi masyarakat, agar data Calon Pekebun Calon Lokasi (CPCL) dan program Peremajaan Sawit Rakyat di buka ke publik, DPRK Aceh Timur menindaklanjutinya dengan menyurati Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, Senin (7/9/2026).
Dalam surat yang di tanda tangani ketua DPRK MUSAITIR SE,DPRK melalui Komisi II meminta data nama -nama koperasi dan nama -nama pekebun penerima dana hibah dari BPDPKS untuk dikaji,
hal tsb mendapat apresiasi positif dari masyarakat, walaupun Komisi II sendiri,dalam beberapa hari terakhir belum merilis hasil kajian mereka ke publik.
Evaluasi ulang ini dinilai sangat penting untuk memastikan identitas pekebun dan legalitas lahan memenuhi persyaratan sesuai Perdirjen perkebunan no : 50/2025 _tentang pedoman teknis pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)",_ ujar Nuraki.
Langkah DPRK tsb layak dinanti, semoga dengan mengantongi data profil kelembagaan koperasi dan nama nama pekebun dapat membuka kotak pandora tata kelola PSR yang selama ini sangat tertutup dan jadi _bancakan_ sekelompok oknum tertentu.
Selain itu, Nuraki mendorong DPRK menyurati Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Aceh Timur, meminta konfirmasi terkait pembukaan lahan PSR seluas ribuan hektar yang diduga kuat tanpa _Persetujuan/Izin Lingkungan_ (UKL -UPL), apabila dugaan tsb benar, instansi terkait segera mengambil tindakan hukum, guna mencegak bencana ekologis jilid dua di Aceh Timur.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dirancang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, fokus pada penggantian tanaman tua atau tidak produktif di atas lahan sawit yang sudah ada, sehingga mencegah pembukaan hutan baru,semak belukar dan menekan alih fungsi lahan (konversi komoditas pertanian), sehingga aspek keselamatan lingkungan
menjadi prioritas di samping aspek sosial dan ekonomi masyarakat
Jaka
Posting Komentar