Masyarakat Aceh Ultimatum Presiden Prabowo, Desak Bencana Aceh Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

JMNtoday | Aceh Timur, — Aksi protes kemanusiaan kembali digelar di Aceh Timur. Ribuan warga bersama aktivis kemanusiaan turun ke jalan dengan mengibarkan bendera putih sebagai simbol ketidakmampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam memulihkan dampak bencana yang berkepanjangan.

Aksi yang berlangsung secara damai ini merupakan bentuk ultimatum terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan bencana yang melanda Aceh sebagai bencana nasional. Massa menilai, hingga kini kondisi masyarakat terdampak belum menunjukkan pemulihan yang signifikan dan masih jauh dari kata normal.

Pengibaran bendera putih dimaknai sebagai tanda darurat kemanusiaan. Masyarakat menyampaikan pesan bahwa Aceh tidak lagi sanggup memulihkan kondisi pascabencana secara mandiri, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh warga itu sendiri. Dukungan nasional dinilai menjadi satu-satunya jalan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

Aktivis kemanusiaan Razali, yang akrab disapa Nyalih atau Maop, dalam orasinya menyampaikan ultimatum tegas kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan kegagalan sistemik dalam penanganan pascabencana.

> “Kami yakin pemerintah, baik daerah maupun pusat, tidak mampu memulihkan keadaan ke kondisi hidup yang layak bagi manusia. Karena itu kami mengultimatum Presiden Prabowo untuk segera menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional,” tegas Maop di hadapan massa.



Maop menambahkan, kebutuhan mendesak masyarakat saat ini bukan sekadar bantuan darurat, melainkan jaminan hidup layak yang berkelanjutan. Di antaranya adalah penyediaan tempat tinggal sementara (shelter) yang manusiawi, jaminan kesehatan bagi warga terdampak, serta pemenuhan gizi anak-anak yang kini berada dalam kondisi rentan.

Aksi ini juga menjadi refleksi kekecewaan publik terhadap lambannya pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan layanan dasar. Banyak warga masih tinggal di pengungsian, kehilangan mata pencaharian, serta menghadapi risiko penyakit akibat lingkungan yang belum pulih.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tuntutan penetapan bencana nasional tersebut. Namun, massa aksi menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan kemanusiaan hingga negara hadir secara penuh dalam menyelamatkan rakyat Aceh dari krisis berkepanjangan.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama